Diskursus

OLEH: LEXI MANTIRI

GARDA NKRI yang dipimpin Fino Mongkau dan Forpakantik yang diketuai Pierson Rambing menggelar Diskusi Publik dengan Topik Membumikan Pancasila di salah satu Warkop, Senin, 4 Juni 2018. Hadir sebagai nara sumber Dirintelkam Polda Sulut, Tokoh Masyarakat Denny Tewu, Ketua Pemuda GMIM, Ketua Pemuda Anshor dan saya sebagai Ketua Pemuda Katolik Sulut. Hadir dalam diskusi tersebut perwakilan dari organisasi kepemudaan, organisai kemahasiswaan dan organisasi adat. Berikut sedikit sumbangan pemikiran dari saya, yang dibahasakan kembali.

“Karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 agustus 1945, sebelum Sidang Panitia Persiapan bermula, kuajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Mohammad Hasan dari Sumatera mengadakan rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa,” ungkap Bung Hatta sebagaimana dituliskan dalam Memoarnya.

Foto: dok

Menariknya, rapat pendahuluan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam digelar setelah munculnya aspirasi dari tokoh-tokoh Kristen. Mengejutkannya lagi, rapat yang hanya berlangsung selama 15 menit menyetujui aspirasi tersebut, sehingga dihapusnya 7 kata tersebut. Entah jalannya rapat itu, persisnya seperti apa dan model pengambilan keputusan menggunakan mekanisme apa. Tapi yang pasti semua tokoh-tokoh Islam sepakat dan setuju.
Diyakini oleh M. Hatta, kendati hanya berlangsung selama kurang lebih 15 menit, para pendiri bangsa tersebut terlibat dalam pembicaraan serius dan sepakat mementingkan persatuan bangsa. Dalam waktu singkat itu juga, saya yakini mereka terlibat dalam tukar menukar ide, gagasan serta pengalaman sehingga menghasilkan konsensus oleh tokh-tokoh bangsa.

Jika merujuk pada pemikiran Filsuf Jurgen Habermas, apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa adalah tindakan komunikatif. Dalam bukunya Moral Consciousness and Communicative Action, tindakan komunikatif ini dibedakan dengan tindakan strategis. Tindakan komunikatif adalah tindakan yang mengarah pada konsensus. Lebih mendasar, karena ia meyakini interaksi sosial di dalam sebuah masyarakat tidak terjadi semena-mena, tapi berdasar dan bersifat rasional. Sifat rasional tindakan ini tampak dalam realita bahwa para aktor mengorientasikan diri pada pencapaian pemahaman satu sama lain.

Pemahaman yang sama ini melahirkan apa yang dinamakan persetujuan, kesepakatan bersama atau konsensus. Dalam arti ini tindakan komunikatif dari tokoh-tokoh Islam, dapat dimengerti sebagai tindakan yang mengarahkan diri pada konsensus. Mereka bersepakat setelah terlibat dialog rasional.

Interaksi sosial tentu tidak hanya ditandai oleh konsensus yang dicapai secara rasional dan bebas tekanan, melainkan juga ditandai oleh paksaan dan kekerasan. Paksaan dan kekerasan ini merupakan tindakan strategis sebagai mana dibedakan dengan tindakan komunikatif. Jika tindakan komunikatif lebih berdasarkan pada rasio dan berorientasi pada konsensus, maka tindakan strategis lebih berorientasi pada keberhasilan dengan mamakai bahasa sebagai alat untuk memaksakan kehendak.

Foto: dok

Bagaimana konsensus dapat dicapai? Jurgen Habermas mengembangkan teori yang dinamakannya diskursus. Teori ini merupakan bentuk refleksi dari tindakan komunikasi. Dengan diskursus ini, klaim-klaim kesahian dipersoalkan dan dipertanyakan dengan argumen-argumen rasional. Diskursus yang telah model dari komunikasi masyarakat modern ini, mengandaikan kemampuan peserta komunikasi dalam menerima atau menolak klaim-klaim kesahihan secara serentak.

Diskursus ini pada umumnya dibagi dalam diskursus teoritis dan diskursus parktis. Teoritis mensyaratkan dialektika klaim-klaim pernyataan teoritis sedangan praktis mensyaratkan dialektika klaim-klaim pernyataan normatif. Memang masalah komunikasi akan muncul juga saat seseorang menerima pernyataan empiris orang lain, namun di lain sisi menyangsikan kejujuran dan ketulusannya.

Jika mencermati teori diskursus dari Jurgen Habermas ini, mirip dengan yang disampaikan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945. Bung Karno menamakanya musyawarah mufakat. “Lantas apa dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Indonesia bukan satu negara untuk satu orang atau satu negara untuk satu golongan, walaupun kaya. Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan”

Musyawarah mufakat bahkan boleh dikatakan identik dengan diskursus. Jika tujuan diskursus adalah mencapai sebuah konsensus berdasarkan argumentasi terbaik atau rasio. Musyawarah juga bertujuan untuk mufakat dengan dilandasi kebijaksanaan.

Foto: dok

Jika Jurgen Habermas dalam bukunya Faktizitat und Geltung mengungkapan, bahwa masyarakat modern merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas nilai dan kepentingan, Bung Karno membahasakan bahwa Indonesia bukan satu negara untuk satu orang atau satu negara untuk satu golongan. Lantaran Indonesia terdiri dari rupa-rupa golongan, identitas primordial dan latar belakang, mengandaikan juga adanya kompleksitas nilai yang berpotensi konflik. Oleh karena itu mengharuskan kehidupan masyarakat diatur dan dikelola untuk menghindari terjadinya disintegrasi sosial.

Jika tokoh-tokoh nasional saat ini, lebih banyak menggunakan tindakan komunikasi lebih khusus terlibat dalam diskursus, saya yakin ada banyak persoalan bangsa yang dapat diselesaikan. Karena dalam diskursus itu, energi dari tokoh-tokoh nasional akan terkuras untuk mencapai kesepakatan demi kepentingan bersama dan kesejahteraan umum. Pada kenyataannya, elit-elit politik lebih banyak tersandera pada model tindakan strategis yang menitik beratkan pada keberhasilan kepentingan pribadi kelompok. Tak peduli apakah mendasarkan diri pada argumen-argumen rasional atau tidak, menggunakan paksaan dan kekerasan atau tidak.

Tokoh-tokoh nasional saat ini harus banyak belajar pada Bung Karno, Mohammad Hatta, Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Hassan, Mr AA Maramis dan lain-lain. Kendati berbeda latar belakang, berbeda etnis dan agama, bahkan berbeda platform politiknya, tidak menjadi penghalang untuk duduk bersama. Para pendiri bangsa, dengan jiwa besar bisa duduk bersama, berdiskusi dan sepakat tentang kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan Bangsa Indonesia. Dan di kemudian hari, mereka kembali berbeda pendapat, tidak serta merta meniadakan kesepakatan bersama yang telah disetujui.

Comments

comments

Posted by on 6 June, 2018. Filed under Berita Utama,Breaking News,Manado,Oke Manado. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *