Olly ‘Lobi’ Pusat, Kantor Bea dan Cukai Naik Status

MANADO, OKE –
Kantor Bea dan Cukai Manado naik ‘tipe’. Bila awalnya hanya membawahi daerah Sulawesi Utara (Sulut), saat ini resmi menjadi Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtra). Hal ini tak lepas dari lobi Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) kepada pemerintah pusat. Buktinya, gubernur menerima kunjungan Kakanwil Bea Cukai Sulbagtra, Cerah Bangun bersama jajaran di ruang kerja gubernur.

Kedatangan itu menjadi pertanda kesiapan Kanwil Bea Cukai Sulut untuk mendukung pernyataan yang disampaikan Olly ketika mendapat masukan soal Bea Cukai dalam pertemuan bersama Walikota Bitung Max Lomban dan Wakil Walikota Maurits Mantiri diatas kapal KM Spil Niken Loa di dermaga Pelabuhan Peti Kemas Kota Bitung belum lama ini.

Orang nomor satu di Sulut itu menyatakan keberadaan Kanwil Bea Cukai sangat diperlukan untuk mengantisipasi aktivitas tugas Kepabeanan dan urusan Bea dan Cukai baik di Bandar Udara maupun Pelabuhan Samudera Bitung. Selain itu mendukung langkah Provinsi Sulut menjadi Destinasi Wisata Internasional.

Keberhasilan Olly itu diapresiasi Wakil Walikota Bitung Maurits Mantiri. Dia menyatakan tugas dan wewenang Bea Cukai Sulut akan lebih maksimal dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Pemerintah Pusat di bidang kepabeanan dan cukai.

Apalagi kata Mantiri, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah. Yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk Cukai serta pungutan negara lainnya. Hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.

“Ini adalah langkah yang harus didukung dan apresiasi karena akan menguntungkan Kota Bitung dan Sulut,” kata Mantiri.

Diketahui fungsi kanwil bea cukai di Sulut diantaranya, yakni melakukan pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. Kedua, melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
Ketiga, Melakukan pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai. Dan keempat, menjalankan pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

(YOUNGKY)

Comments

comments

Posted by on 18 October, 2017. Filed under Berita Utama,Bitung,Breaking News,Manado,Nasional,Nusa Utara,Pemerintahan,Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *