KPU Gelar Raker Penyusunan Pedtek Tahap III Pilkada Minahasa

Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon (kedua dari kri)

MANADO, OKE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahap III terkait penyusunan pedoman teknis (Pedtek) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa di Hotel Lagoon, Manado, Jumat (18/8).

Dikatakan Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon, raker dimaksudkan untuk memberi masukan pada pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi, kampanye dan dana kampanye dan bertujuan agar pedoman teknis yang disusun semakin berbobot karena mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder.
“Kredibilitas pilkada juga ditentukan oleh kualitas regulasi dan penerapannya,” katanya.
Raker menghadirkan narasumber pakar Ilmu Pemerintahan yang juga Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unsrat Dr. Ferry Liando.
Dalam pemaparannya dengan topik ‘Perspektif Tata kelola pemilu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara’ mengatakan terdapat paradigma baru pemilu, di mana masyarakat sebagai subjek bukan hanya objek. Kualitas pemilihan tergantung pada tata kelola yang mencakup prosedur, hasil dan outcome.
“Pilkada jangan hanya pada sukses prosedur dan hasil, tapi harus lebih maju lagi sampai pada dampak atau outcome. Maksudnya sejauh mana hasil pilkada berdampak pada kesejahteraan rakyat.,” terangnya.
Indikator kualitas pilkada, lanjutnya, meliputi di antaranya peserta lebih dari 1 pasang calon, penyelenggara yang profesional dan berintegritas, adanya jaminan untuk pemilih tidak kehilangan suara.
“Terkait tata kelola pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Empat stakeholder pilkada yaitu negara, partai politik, penyelenggara dan pemilih akan memegang peran penting. Kerawanan dalam pemungutan dan penghitungan suara, adalah diantaranya karena pertama, faktor by design atau ada yang menskenariokan sesuatu hal yang melanggar. Kedua, human eror yang terkait penyelenggara,” urainya.
Sementara pembicara lainnya, Dr. Goinpeace Tumbel memberi apresiasi terhadap KPU Minahasa karena melibatkan stakeholder dalam menyusun keputusan terkait pedoman teknis.
“Biasanya hanya didominasi penyelenggara, padahal publik punya kepentingan untuk mengetaui dan terlibat berpartisipasi di dalamnya,” katanya mengawali pemarapan.
Dikatakannya, kampanye sebagai instrumen yang sah di mana calon menyampaikan kehendaknya atau kebenaran tujuannya kepada publik. Karenanya harus dimanfaatkan dengan baik oleh calon. Harusnya ada perbedaan antar materi masing – masing calon.
“Yang harus didorong adalah setiap materi kampanye seharusnya menawarkan sesuatu dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. KPU harus mampu mengkondisikan agar supaya pemilih memilih calon bukan karena transaksi tetapi karena rasionalitas pilihan yang diantaranya ditentukan oleh penyampaian kampanye secara efektif,” tukasnya.(*)

Comments

comments

Posted by on 19 August, 2017. Filed under Berita Utama,Breaking News,Manado,Minahasa,Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *