Komisi C Sorot Regulasi Penataan Pedagang Kaki Lima

Fenomena PKL di Manado.(foto:istimewa)

Fenomena PKL di Manado.(foto:istimewa)

MANADO, OKE – Komisi C DPRD Manado melalui anggota komisi Linneke Kotambunan menyoroti sistem dan manajemen penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di jantung kota yang dianggap tidak maksimal. Kotambunan menuturkan, kesulitas menata PKL karena pemerintah tidak mempunyai regulasi yang jelas.

Parahnya lagi, selama ini, menurutnya penindakan PKL yang berjualan di sekitar jantung kota, tanpa payung hukum yang spesifik.

“Makanya, jangan heran, bahwa sering terjadi benturan di lapangan, karena ada PKL yang lebih memahami hak-hak mereka,” katanya.

Dia mengatakan, PKL juga butuh penerapan kebijakan dengan dasar hukum yang pasti. Pasalnya, dilema penataan PKL karena ada dua kepentingan yang belum bisa dikonsolidasikan.

“Kondisi perekonomian PKL memaksa mereka untuk mencari lokasi jualan yang lebih menguntungkan. Sementara di sisi lain, tindakan penertiban pemerintah juga tidak menunjukkan solusi yang baik. Padahal, kalau tegas, berarti harus ada solusi, regulasi dan berlaku secara simultan untuk semua kawasan yang didiami PKL selama ini,” ujarnya.

Dia menambahkan, kebijakan menata PKL perlu mengutamakan kepentingan pedagang.

“Karena PKL adalah masyarakat yang membutuhkan kepedulian pemerintah melalui kebijakan yang konstruktif,” tegas Ketua Fraksi Gerindra ini.

Reporter: Ivan Jeremy

Comments

comments

Posted by on 26 June, 2013. Filed under Berita Utama,Breaking News,Manado,Oke Manado,Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *