Danny Sondakh Layangkan Pernyataan Terbuka Soal Lahan 16 Persen

Ketua DPRD Manado, Danny Sondakh.(foto:okemanado)

Ketua DPRD Manado, Danny Sondakh.(foto:okemanado)

MANADO, OKE – Ketua DPRD Manado, Drs. Danny Sondakh, Senin (24/06) melayangkan pernyataan terbuka terkait ditanda tanganinya penyerahan aset dalam lahan 16 persen di Kawasan Megamas pada tahun 2012 lalu.

Deson, sapaan akrabnya menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ada maksud melangkahi kewenangan DPRD Manado. Pasalnya, segala administrasi yang diperlukan untuk menjalankan proyek tersebut sudah memenuhi prosedur. Lagipula, pihak Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah memberikan legal opinion dalam pengurusannya.

“Saya tidak mungkin berani tanda-tangan bila tidak ada pengakuan resmi yang memiliki kekuatan hukum dari JPN. Karena hal tersebut sudah dipenuhi, makanya saya tanda tangani,” ungkap Deson.

Dia menambahkan, proses penanda tanganan tersebut, dilakukan di ruang kerjanya, yang bertempat di lantai 2, DPRD Manado. Di sana, turut hadir pihak Pemkot Manado, dan salah seorang pihak pengembang, Henky Wijaya, termasuk anggota Komisi A DPRD Manado, Henky Lasut, dan Amir Liputo.

“Saya tidak ingin ada pihak yang berpikir macam-macam. Makanya, saya minta kepada Pemkot untuk turut menghadirkan pengembang. Kebetulan saat itu, ada pak Henky Lasut di Kantor, dalam rangka mau mengurus SPPD. Karena besok paginya saya akan berangkat. Saya pikir, kenapa tidak saya mengundang Lasut sekalian. Makanya beliau saya panggil untuk menjadi saksi. Pak Amir Liputo juga ada, tapi beliau datang setelah penanda tanganan sudah selesai,” beber Deson kembali.

Ditegaskannya, proses penanda tanganan tersebut, tidak ada kepentingan apa pun. Hanya dalam rangka menunaikan tugasnya saja.

“Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Boleh tanya juga sama pak Henky Lasut,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait tudingan bahwa Deson dinilai tidak melakukan koordinasi, putera tercinta almarhum A. J. Sondakh ini mengaku, memang itu adalah kesalahannya.

“Biasanya, saya selalu berkoordinasi dengan Ketua Komisi A, Sultan Udin Musa. Karena beliau yang paling tahu soal hukum dan terlebih lagi soal, hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan. Itu memang kesalahan saya,” akunya.

Akan tetapi, sebagai tindak lanjut, dirinya terus berupaya untuk mengklarifikasi persoalan ini ke Dinas Pekerjaan Umum, dan bagian Hukum Pemkot Manado. Namun, pimpinan kedua instansi penting tersebut belum bisa dihubunginya.

“Saya mencoba menghubungi Kadis PU Ferry Siwi dan Kabag Hukum Onald Supit terkait masalah ini. Namun, untuk sementara belum bisa dihubungi. Sudah dari hari Jumat (21/06) saya mencoba menghubungi mereka, namun tak pernah ada jawaban,” tandas Deson.

Reporter: Ivan Jeremy

Comments

comments

Posted by on 24 June, 2013. Filed under Berita Utama,Breaking News,Manado,Oke Manado,Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *