Ini Konfirmasi Deson Terkait Lahan 16 Persen di Kawasan Megamas

Ketua DPRD Manado, Danny Sondakh akhirnya memberikan klarifikasi.(foto:okemanado)

Ketua DPRD Manado, Danny Sondakh akhirnya memberikan klarifikasi.(foto:okemanado)

MANADO, OKE–Kritikan yang dilayangkan empat legislator DPRD Manado, ternyata sudah diantisipasi sebelumnya oleh Ketua DPRD Kota Manado, Drs. Danny Sondakh. Ketika menghubungi wartawan media ini, Jumat (21/06) pukul 21.00 WITA, Deson sapaan akrabnya terdengar santai dalam mengurai tanggapannya.

Dia menerangkan, masalah lahan 16 persen atau hal reklamasi, tidak tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012, melainkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012.

“Kalau Perpres nomor 112 tahun 2012 berbicara tentang tenaga kerja dan pemberian upah. Sedangkan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 baru berbicara soal reklamasi,” ujar Deson ramah.

Alasan dirinya menandatangani perjanjian tersebut karena sudah melalui sejumlah proses. Lagipula, Pemkot sudah bekerja sama dengan pihak JPN.

“Saya kira jelas kekuatan hukumnya. Ada lembaga hukum yang mengayomi proses tersebut,” ungkapnya.

Meski begitu, dirinya mengaku, memang sempat berpikir untuk tidak takabur. Namun, karena mekanisme sudah tepat, dirinya ikut membubuhkan tanda tangan.

“Karena ada studi kelayakan yang tertuang dalam perpres tersebut,” tandasnya.
Hasil perpres nomor 122 tahun 2012 tentang studi kelayakan meliputi, hal teknis,  hal ekonomi-finansial (rasio manfaat dan biaya, nilai bersih perolehan sekarang, tingkat bunga pengembalian, dan jangka waktu pengembalian investasi); dan hal kelayakan lingkungan hidup.
“Jadi, penyerahan aset dalam bentuk jalan adalah hasil konversi dari lahan 16 persen, dengan mempertimbangkan sisi ekonomis,” bebernya kembali.
Sementara itu, terkait tudingan bahwa dirinya tidak melakukan koordinasi dengan anggota-anggota komisi lainnya, putera tercinta almarhum A. J. Sondakh ini mengatakan, ia mengacu pada mekanisme yang tertuang dalam penentuan lokasi reklamasi.
“Ada tertuang di Pasal 4 ayat 1 dari perpres tersebut. Tapi, coba diperiksa lagi. Jangan-jangan saya salah,” ungkap Deson sembari tertawa kecil.
Tak hanya itu, dia juga berani mengambil keputusan ini karena DPRD Manado katanya sudah menyetujui proses pengelolaan lahan 16 persen dalam RPJMD.
“Cuma saya tidak ingat tanggal berapa hal itu dibicarakan dan disahkan. Sementara, spek legitimasi dari proses pengelolaannya dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008, yang selaras dengan perpres,” katanya.
Ketika disinggung soal tanggal pengesahan yang tidak dicantumkan dalam berita acara penyerahan aset tersebut, Deson mengaku tidak ingat kapan pengesahan tersebut dilakukan.
“Saya sudah lupa tanggal berapa.  Coba cek lagi di bagian eksekutif. Mungkin mereka bisa membantu soal itu,” tuturnya.

Reporter: Ivan Jeremy

Comments

comments

Posted by on 21 June, 2013. Filed under Breaking News,Manado,Oke Manado,Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *