Benny Parasan Sebut, Restoran Big Fish Layak Dibongkar

Belum adanya IMB, membuat restoran Big Fish ini disebut Benny Parasan layak dibongkar. (foto:restoran big fish-istimewa. Insert: benny parasan-okemanado)

Belum adanya IMB, membuat restoran Big Fish ini disebut Benny Parasan layak dibongkar. (foto:restoran big fish-istimewa. Insert: benny parasan-okemanado)

MANADO, OKE–Legislator kawakan Partai Gerindra Beny Parasan, ketika diminta tanggapannya terkait lahan 16 persen yang kini mulai hangat dibicarakan, menggelontorkan sejumlah pernyataan pedas. Dirinya mengkritisi kebijakan pemerintah terkait penggunaan lahan dan penyerahan aset yang tidak sesuai dengan peraturan presiden nomor 112 tahun 2012 tentang reklamasi.

“Saya sangat menyayangkan, pengelolaan aset kita yang seperti begini. Percuma selama ini kita sibuk menyerukan imbauan bagi masyarakat untuk taat aturan, namun penyerahan aset dan penggunaan lahan 16 persen ternyata tidak sesuai prosedur,” kata Parasan.

Usai menyatakan keprihatinannya, Parasan mulai membeberkan sejumlah fakta proyek pembangunan di lahan 16 persen yang menurutnya, menyalahi aturan, terutama soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

“Coba anda lihat pagar-pagar yang dibangun di depan Lion, kompleks Boulevard. Izin darimana? Rekomendasinya dari siapa? Mana surat perjanjiaannya? Semua itu tidak ada!,” beber Parasan kembali.

Tak hanya itu, salah satu restoran terkenal di Manado, yakni Big Fish, pun tak luput dari kritikan legislator yang baru saja meraih gelar doktor itu. Menurutnya, restoran tersebut layak dibongkar, karena berhasil mengantongi tiga kesalahan fatal.

“Big Fish itu layak dibongkar. Ada tiga kesalahan. Kesalahan pertama, restoran itu dibangun di atas lahan 16 persen. Padahal, lahan itu bukan dipergunakan untuk aktivitas jual-beli, melainkan untuk ruang terbuka hijau. Sejak kapan peraturan presiden nomor 112 tahun 2012 berubah? Kesalahan kedua, kami tidak pernah merekomendasikan penggunaan aset di luar dari ruang terbuka hijau. Kesalahan ketiga, hingga saat ini restoran tersebut belum mengantongi izin. Ini tanggung jawab siapa?,” ungkap Parasan.

Sementara itu, semenjak menghangatnya masalah lahan 16 persen ini, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Manado belum memberikan tanggapannya secara resmi. Terang saja, upaya untuk dilakukannya konfirmasi pun sedikit sulit, karena dari informasi yang dirangkum, Walikota Manado Vicky Lumentut sedang ke luar daerah.

Reporter: Ivan Jeremy

Comments

comments

Posted by on 21 June, 2013. Filed under Berita Utama,Breaking News,Manado,Oke Manado,Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *