Deson Dikabarkan Ikut Bubuhkan Tanda Tangan, Terkait Lahan 16 Persen di Kawasan Megamas

Ketua DPRD Manado, Drs. Danny Sondakh.(foto:okemanado/van)

Ketua DPRD Manado, Drs. Danny Sondakh.(foto:okemanado/van)

MANADO, OKE—Ketua DPRD Kota Manado, Drs Danny Sondakh, dikabarkan turut serta membubuhkan tanda tangannya dalam draft berita acara penyerahan lahan 16 persen dari pihak pengembang Megamas.

Dari informasi yang dirangkum okemanado.com, kabar tersebut, konon terungkap saat pihak pengembang Megamas menunjukkan bukti surat perjanjian kepada beberapa anggota Komisi A DPRD Manado, termasuk Ketua Komisi A, Sultan Udin Musa.

Bukti tersebut menjadi dasar kuat, bahwa tidak salah memang, bila Komisi A DPRD Manado menilai, draf penyerahan itu cacat hukum. Pasalnya, hanya dilakukan segelintir pihak saja, tanpa melibatkan komisi yang berwenang, dalam hal ini Komisi A, untuk melakukan pengawasan.

Menariknya lagi, Deson membubuhkan tanda tangan resmi di atas berkas perjanjian yang anehnya tidak disertai tanggal.

“Itu benar, Deson membubuhkan tanda tangan, atas nama pihak DPRD Manado, tidak disertai tanggal jelas. Hanya dicantumkan tahun 2012,” beber Ketua Komisi A Sultan Udin Musa SH.

Tak hanya Deson, ada juga tanda tangan Wakil Walikota Manado, Harley B Mangindaan dan salah satu saksi dari pengembang. Sementara di atas tanda tangan saksi, terdapat legitimasi Walikota Manado.

Lebih lanjut dikatakan Musa, berita acara penyerahan aset tersebut cacat hukum. Pasalnya, pihak dewan tidak merekomendasikan penyerahan aset dalam bentuk yang bukan lahan.

“Itu kategori penggelapan aset. Sebab, kami tidak pernah membahas dan merekomendasikan penyerahan aset dalam bentuk jalan,” kata Musa.

Sementara itu, Deson, saat dimintai keterangannya menuturkan, penyerahan aset dalam bentuk jalan, terkait lahan 16 persen, adalah hasil konversi, dan tidak mengandung unsur cacat hukum. Pasalnya, Pemkot sudah bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN).

“Saya berani membubuhkan tandatangan, karena saya yakin pemerintah sudah bekerja sama dengan JPU. Jadi, salahnya ada dimana? Semua sudah melalui prosedur,” ujar Deson kembali.

Persoalan ini kian menarik, tatkala lahan yang diberikan pengembang bidang VI, seluas hampir 3000 meter yang dikonversi ke jalan itu, dikabarkan masuk kategori fatal, karena tidak memiliki bingkai hukum.

“Prosedurnya tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi. Di sana tertulis, pihak pengembang harus memberikan lahan kosong bukan dalam bentuk lain,” ujar Sekretaris Komisi A, Markho Tampi.

Ironisnya lagi, upaya Komisi A untuk meminta klarifikasi pengembang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, selalu saja menemui kendala. Bahkan, beberapa agenda yang harusnya sukses dilangsungkan, akhirnya berakhir tragis, gagal.

“Pengembangnya datang, tapi eksekutif atau Pemkot tidak nampak. Tidak pro aktif. Ini cara yang tidak baik. Jadi, jangan marah kalau kami berasumsi, ternyata ada ada pihak yang takut untuk mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan perjanjian tersebut,” tandas legislator dari Fraksi PDIP ini.

Reporter: Ivan Jeremy

Comments

comments

Posted by on 20 June, 2013. Filed under Berita Utama,Breaking News,Manado,Oke Manado,Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *