Partai Politik Bisa Dicoret Jika Daftar Caleg Kosong

KPU menyampaikan hasil verifikasi bakal caleg Pemilu 2014. (foto:ant)

KPU menyampaikan hasil verifikasi bakal caleg Pemilu 2014. (foto:ant)

JAKARTA, OKE — Pencoretan seluruh calon anggota legislatif sebuah partai di daerah pemilihan tertentu akan membuka kemungkinan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat nanti menjadi tidak genap 560 orang. Namun demikian, jika daftar caleg kosong, pemilih bisa tetap mencoblos partai yang bersangkutan.

Anggota KPU Sigit Pamungkas mengatakan partai-partai yang seluruh bakal calegnya dinyatakan gugur, tetap boleh mengikuti Pemilu. Suara yang diperoleh partai itu nanti akan tetap berguna dalam penghitungan ambang batas suara parlemen.

Namun, karena tidak memiliki caleg, maka partai tersebut tidak bisa memperoleh kursi di DPR meskipun seandainya suaranya mencukupi untuk mendapatkan satu kursi. Inilah yang dapat menyebabkan anggota DPR RI periode 2014-2019 nanti bisa tidak genap 560 orang.

KPU sendiri belum satu suara mengenai kemungkinan partai politik tetap bisa ikut Pemilu di daerah pemilihan di mana daftar caleg mereka kosong. Ada yang berpendapat partai dimaksud bisa ikut dicoret.

“Karena di UU Pemilu kita tidak ada keharusan setiap partai politik harus ikut pemilu di setiap daerah pemilihan,” kata salah satu anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, saat ditemui di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin 17 Juni 2013 malam.

Hadar menjelaskan ide pencoretan partai politik tersebut adalah atas pertimbangan bahwa masyarakat akan mempertanyakan sistem proporsional terbuka yang dianur Pemilu 2014. Sistem ini mengharuskan nama-nama caleg ditampilkan.

Meski demikian, Hadar menegaskan opsi pencoretan partai yang tidak memiliki daftar caleg di suatu daerah pemilihan masih terus dibahas di KPU. “Supaya tidak kusut, memang belum kami putuskan,” katanya.

Hadar menerangkan, selain itu masih ada persoalan lain, yakni apakah partai tetap diperbolehkan ikut pemilu meskipun tidak memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen di suatu daerah pemilihan.

“Kami ingin mengundang ahli untuk membahas ini. Tapi, pembahasan ini harus juga terkait dengan UU Pemilu. Menurut logikanya, ya nggak apa-apa, parpol dimunculkan saja karena ini terkait dengan perhitungan suara,” kata Hadar. (viv)

Comments

comments

Posted by on 18 June, 2013. Filed under Berita Utama,Breaking News,Nasional,Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *