Enam Fraksi Resmi Dukung Kenaikan BBM, Tiga Fraksi Menolak

Kenaikan BBM tinggal menunggu hasil Sidang Paripurna.(foto:istimewa)

Kenaikan BBM tinggal menunggu hasil Sidang Paripurna.(foto:istimewa)

JAKARTA, OKE — Enam fraksi menyatakan resmi mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Lima diantaranya, berasal dari partai koalisi yaitu Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKB, ditambah dengan partai di luar koalisi, Gerindra.

Enam partai tersebut, juga menyetujui program BLSM. Asalkan, tepat sasaran.

“Golkar setuju dengan program BLSM asal tepat sasaran,” kata anggota Banggar dari Fraksi Golkar, Muhammad Lutfi.

Hal serupa dikatakan anggota Banggar dari Fraksi PAN, Sunartoyo. Tapi dengan syarat, naiknya harga BBM bisa dijangkau oleh masyarakat.

“Caranya, subsidi BBM pada masyarakat yang mampu dikurangi, dan diberikan ke masyarakat kecil,” kata Sunartoyo.

Sementara itu, terkait BLSM PAN mengusulkan agar program tersebut digunakan dalam bentuk beasiswa bagi siswa miskin. Sementara, Fraksi PKB, meminta agar pemerintah tetap menjaga kestabilan nilai rupiah.

Lain halnya dengan Gerindra. Mereka menyatakan, menolak program BLSM. Pasalnya, menurut  anggota Banggar Fraksi Gerindra, Fary Djemy Francis Fary, BLSM ini sarat kepentingan politis.

“BLSM hanya menempatan rakyat miskin sebagai objek penerima bantunan sehingga masyarakat tidak berpikir secara strategis,” ujarnya.

Sementara itu, tiga fraksi lainnya, menolak kenaikan harga BBM. Fraksi tersebut antara lain, PKS, PDI Perjuangan, dan Hanura.

PKS tetap pada pendiriannya semula, menolak kenaikan BBM. Terlebih lagi, kenaikan ini dilakukan menjelang bulan puasa dan lebaran.

PKS menilai, kenaikan harga BBM ini bukan karena kenaikan minyak dunia. Tapi, lebih karena kegagalan pemerintah mengelola keuangan negara.

“Ini kelemahan pemerintah, dalam mengelola penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak juga kegagalan pengendalian program BBM bersubsidi,” kata anggota Banggar dari Fraksi PKS, Yudi Widiana.

Menurut PKS, pemerintah bisa menggunakan jalan lain untuk menstabilkan ekonomi. Misalnya, pemerintah bisa mengurangi ekspor BBM, dan menghemat belanja pegawai.

Pernyataan PKS ini didukung oleh Hanura. Mereka berpendapat, terjadinya krisis keuangan, karena kurang tepatnya pengelolaan keuangan negara.

“Bukan karena kenaikan harga minyak dunia,” kata anggota Banggar Fraksi Hanura, Nurdin Tampubolon.

Menurut Nurdin, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen masih bisa dilaksanakan tanpa kenaikan harga BBM.

“Caranya dengan kerja keras dan didukung pengelolaan anggaran yang tepat, khususnya belanja modal,” ujar dia.

Sementara itu, alasan PDI Perjuangan menolak kenaikan BBM, karena program ini bukan jalan mensejahterakan rakyat. Mereka mengusulkan, membuat program padat karya.

“Program padat karya di 8.000 desa untuk melawan inflasi dan menaikkan ekonomi masyarakat, justru bisa mensejahterakan masyarakat,” kata anggota Banggar dari PDI Perjuangan, Said Muhammad Muladi.(viva)

Editor: Ivan Jeremy

Comments

comments

Posted by on 16 June, 2013. Filed under Berita Utama,Breaking News,Nasional,Oke Manado,Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *