Sejumlah Asosiasi Perusahaan Jasa Pelabuhan Akan Menggelar Mogok Massal

(foto: ilus)

(foto: ilus)

JAKARTA, OKE – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam sejumlah asosiasi perusahaan berbagai jasa kepelabuhan mengecam ekspansi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), yang banyak membentuk anak usaha di luar bisnis pengelolaan pelabuhan. Para pengusaha itu mengklaim aksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dapat mengakibatkan 1.852 perusahaan gulung tikar.

Sebagai reaksi atas langkah Pelindo, maka akan berlangsung aksi mogok massal. Para peserta terdiri dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) dan Organda angkutan khusus pelabuhan (Angsuspel) serta Indonesia National Shipowners Association (INSA) atau asosiasi pelayaran nasional serta belasan asosiasi lainnya.

Mereka mengumumkan bahwa pada Senin, (3/6), untuk sementara akan berhenti melayani pelanggan, baik importir dan eksportir. Aksi itu merupakan bentuk protes terhadap sikap Dirut Pelindo ll RJ Lino yang membuat anak perusahaan dengan jenis usaha yang sama dengan para asosiasi.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik, Carmelita Hartoto, menyayangkan aksi korporasi Pelindo. Menurut dia, seharusnya Pelindo mau bersinergi dengan pengusaha lain. Apalagi sesuai amanat Undang-undang No 19/2003, BUMN harus tumbuh bersama-sama dengan swasta.

“Seharusnya BUMN dapat melakukan kegiatan usaha sesuai porsinya, tetapi tidak menyulitkan atau bahkan mematikan usaha swasta nasional,” kata dia, Minggu, 2 Juni 2013.

Senada dengan Carmelita, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Haryadi Sukamdani, menegaskan bahwa seharusnya BUMN tidak menjadi pesaing perusahaan swasta di mana kebijakan pengembangan anak perusahaan PT Pelindo menguasai jasa kepelabuhan dari hulu hingga hilir.

“Sekarang BUMN di sektor perbankan juga sudah menguasai 45 persen tetapi bunga bank tidak kompetitif. Kemudian ada juga regulated agent yang dikuasai Angkasa Pura,” kata Haryadi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno menghawatirkan dampak sistemik kegiatan ekspansi BUMN itu terhadap sektor logistik dan transportasi yang akan berdampak pada ribuan tenaga kerja, terutama dari sektor jasa logistik, forwarding dan perusahaan bongkar muat yang selama ini bergantung dari kesempatan berusaha di pelabuhan.

Selain itu, menurut Benny, ekspansi tersebut cenderung menciptakan rente usaha yang mengarah pada upaya monopoli serta mempersempit peluang usaha swasta yang selama ini bergantung kepada pelabuhan.

“Upaya penguasaan usaha dari hulu ke hilir pada sektor usaha publik, seperti kepelabuhanan, mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap UU No 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” ucap Benny. (vivanews/Dem)

Comments

comments

Posted by on 2 June, 2013. Filed under Berita Utama,Breaking News,Ekonomi,Nasional,Oke Manado. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *