Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia Masih Rendah

(foto: ist)

(foto: ist)

JAKARTA, OKE – Untuk pertama kalinya, Indonesia Legal Rountable (ILR) mengeluarkan Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012. Indeks persepsi ini meniru Rule of Law Index yang biasa diterbitkan di tingkat dunia. Dengan menggunakan lima tolak ukur, ternyata masyarakat memandang potret negara hukum Indonesia masih rendah.

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012 diluncurkan di Jakarta, Jumat (31/5). Kajian ini dilakukan untuk melihat apakah penegakan hukum di mata masyarakat baik atau buruk. Hasilnya, dengan menggunakan skala 1-10, indeks penegakan hukum di Indonesia hanya mencapai 4,53 %.

“Angka ini tidak terlalu menggembirakan,” kata Todung Mulya Lubis, Direktur Eksekutif ILR.

Dengan melakukan survei terhadap 1.220 orang di seluruh Indonesia, ILR menanyakan pandangan masyarakat mengenai lima poin prinsip negara hukum. Lima prinsip tersebut adalah pemerintah berdasarkan hukum; independensi kekuasaan kehakiman; penghormatan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; akses terhadap keadilan; dan peraturan yang terbuka dan jelas.

Dari poin di masing-masing indikator, skor indeks terendah (1,38) adalah pada persepsi mengenai keikutsertaan publik dalam pembuatan peraturan. Artinya, masyarakat merasa tak dilibatkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Poin ini ikut menyumbang rendahnya indeks peraturan yang terbuka dan jelas. Sebaliknya, poin kejelasan materi peraturan dalam indikator yang sama mendapatkan skor indeks tertinggi (6,63), disusul kebebasan beragama dan berkeyakinan (6,54), dan perlakuan yang tidak diskriminatif (6,08).

Rendahnya Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012 mengejutkan Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin. Dengan skor 4,53, kata Saifuddin, Indonesia ‘belum lulus sebagai negara hukum’.

“Itu mengejutkan,”ujarnya.

Mengejutkan karena sejak reformasi sudah banyak regulasi dan institusi penegakan hukum yang dibangun dan diperkuat. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan pengawasannya, misalnya, sudah ada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dalam penegakan hukum sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (hkm-ol/cp)

Comments

comments

Posted by on 2 June, 2013. Filed under Berita Utama,Breaking News,Nasional,Oke Manado. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *