Sistem Full Add Cost Belum Berlaku di Sulut

(foto: ist)

(foto: ist)

MANADO, OKE – Para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut saat ini boleh bernafas lega. Bagaimana tidak, pemberlakuan sistem full add cost pada perjalanan dinas seperti yang diminta oleh Kementriaan Dalam Negeri (Kemendagri), belum pasti akan diberlakukan dalam waktu dekat. Namun tak hanya anggota legislatif, pihak eksekutif, dalam hal ini Pemprov pun sama.

Informasi yang  didapat Okemanado.com, pemberlakuan sistem full add cost bakal diundur hingga akhir tahun ini. Tidak bisa dipungkiri, kabar pemberlakuan sistem full add cost ini, memang membuat banyak wakil rakyat kuatir. Karena sistem ini tidak seperti sistem semi add cost yang masih langgar pertanggung jawabannya.

“Sistem full add cost, dana perjalanan dinas diberikan sebelum berangkat. Tapi pertangungjawabannya ketat,mulai dari tiket,boarding pass,uang jalan, uang makan, hotel dan lain-lain. Sedangkan dalam sistem semi add cost, baik anggota dewan maupun staf pendamping hanya menyertakan tiket dan boarding pass saja saat pertanggungjawaban,” terang Sekretaris DPRD, Nixon Watung SH.

Terkait hal ini anggota  DPRD Sulut, Jhon Tirajoh, saat dikonfirmasi melalui telefon, mengakui sistem full add cost belum diberlakukan.

“Sampai sekarang belum. Dan soal pemberlakuannya saya belum tahu,karena memang butuh untuk di pergubkan, dan pergub belum ada,” jawab politisi yang hijrah ke PDIP ini.

By: Chaly Korompot

 

Comments

comments

Posted by on 30 May, 2013. Filed under Berita Utama,Breaking News,Manado,Oke Manado,Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *