Diskriminasi Tenaga Kerja Perempuan Menyalahi UU

foto: hms

foto: hms

TOMOHON, OKE – Guna menumbuhkembangkan pemahaman publik terhadap ragam problematika ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, Pemerintah Kota Tomohon lewat Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tomohon melaksanakan Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan, di Aula Lantai III Kantor Walikota Tomohon pada Rabu, 29 Mei 2013.

Dalam laporannya Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dra Adelien M M Poluan mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat mengenai masalah ketenagakerjaan, memberikan pemahaman tentang upaya-upaya perlindungan bagi tenaga kerja dan untuk tersedianya kebijakan dalam perlindungan bagi para tenaga kerja.

“Salah satu dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan,” kata Poluan.

Sementara itu, seringnya tenaga kerja perempuan mendapat perlakuan diskrimintaif dari perusahan tempatnya bekerja, menurut Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Tomohon Drs Wendy Karwur MAP, sudah menyalahi Undang Undang(UU) Ketenagakerjaan yang berlaku di Republik ini.

Dikatakannya, UU telah secara jelas mengatur tentang sistim ketenagakerjaan, yang antara lain memuat perlindungan hukum, jaminan hak-hak pekerja serta pemberian upah yang sama antara pekerja perempuan dan laki-laki.

“Mengenai norma perlindungan tenaga kerja perempuan, yang di dalamnya mengatur segala sesuatu menyangkut tenaga kerja perempuan, di antaranya adalah mengenai pengupahan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya dan penghapusan diskriminasi atas dasar jenis kelamin di tempat kerja,” urai Karwur saat membawakan sambutan mewakili walikota Jimmy F Eman.

Pemberlakuan hak yang sama itu, lanjutnya, tidak lain demi berlangsungnya pembangunan ketenagakerjaan serta perannya dalam pembangunan, dan peningkatan hidup keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

“Maka perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha,” paparnya.

Konsep yurdis itulah yang menjadi larangan berlangsungnya aksi diskriminasi terhadap tenaga kerja perempuan, dengan alasan apapun.

Diakhir sambutannya, beliau mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada panitia penyelenggara dan kepada narasumber yang hadir sembariberharap semoga kegiatan ini akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan Kota Tomohon di masa yang akan datang, khususnya dalam rangka meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja perempuan di Kota Tomohon.

Kegiatan yang diikuti peserta dari unsur Kelurahan, unsur Kecamatan dan utusan SKPD yang berjumlah 200 orang, turut dihadiri Sekretaris Kota Tomohon DR. Arnold Poli mewakili Walikota  Jimmy F Eman SE Ak dan Jajaran Pemerintah Kota Tomohon .

Tampil sebagai narasumber DR dr T D E Abeng Mkes Mmr dari Biro Kesra Sekretariat Provinsi Sulawesi Utara.(hms/Terry)

Comments

comments

Posted by on 29 May, 2013. Filed under Berita Utama,Breaking News,Oke Manado,Tomohon. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *