Dianggap Tak Maksimal, Conny Rumondor Sebut Ranperda Kode Etik Bukan Diproses Si ‘Daong Lemong’

Ketua Pansus Ranperda Kode Etik Conny Rumondor.(foto:ist)

Ketua Pansus Ranperda Kode Etik Conny Rumondor.(foto:ist)

MANADO, OKE–Terkait belum disahkannya Ranperda Kota Etik, Ketua BK Henky Lasut, ketika diminta keterangannya mengaku, kebutuhan akan kode etik lembaga legislatif sudah sangat mendesak. Pasalnya, penegakkan disiplin di lembaga ini sering mengalami kendala karena belum disahkannya kode etik yang dibuat Pansus.

“Acuannya ke sana, sebab kode etik adalah penjabaran dari Tata Tertib (Tatib) anggota dewan. Makanya kalau kita mengacu pada tatib saja, belum terlalu kuat aspek hukumnya. Kita membutuhkan kode etik sebagai acuan dalam praksis yang memiliki aspek hukum yang mengikat,” jelas Lasut.

Masalahnya kian melebar, menyusul diungkapkan sejumlah anggota dewan lainnya, bahwa Ketua Pansus Ranperda Kode Etik Conny Rumondor tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya heran. Padahal, sudah dari tahun lalu hal ini dibicarakan. Mengapa belum selesai-selesai juga,” ujar salah seorang anggota dewan dari Fraksi PDIP yang meminta dirahasiakan identitasnya.

Ketika dikonfirmasi, Rumondor mengatakan draft Ranperda Kode Etik tersebut sudah dimasukkan di awal tahun ini, kepada bagian hukum dan perundang-undangan DPRD Manado.

“Kami sudah menyerahkannya ke bagian hukum untuk ditindaklanjuti. Kami juga sudah melewati tahap penyelerasan akhir terkait ranperda tersebut. Ranperda tersebut bukan diproses oleh si ‘daong lemong’! melainkan Pansus Ranperda Kode Etik!,” tegas Rumondor.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Perundang-Undangan, Paul Sualang ketika dikonfirmasi membenarkan draft ranperda tersebut sudah masuk, dan tinggal menunggu ditetapkan di paripurna saja.

“Pansus Ranperda Kode Etik sudah menyerahkannya ke tangan kami untuk diproses. Sudah semenjak awal tahun ini draft tersebut berada di tangan kami,” ungkap Sualang.

Menariknya lagi, meski telah berada di meja bagian hukum, namun hingga sekarang proses pengesahannya belum juga terlaksana. Padahal, dalam beberapa bulan terakhir ini, sejumlah rapat paripurna digelar di lembaga legislatif tersebut.

Terkait hal ini, Sualang mengatakan paripurna yang diselenggarakan beberapa waktu lalu bukan saat yang tepat untuk membahas ranperda tersebut. Sebab maksud sejumlah paripurna yang dilakukan waktu lalu, membahas tentang LKPJ Walikota Manado.

“Mesti dibuat sendiri paripurna pengesahan ranperda. Tidak bisa digabungkan. Kami tinggal menunggu keputusan Badan Musyawarah (Banmus) untuk menetapkannya,” kata Sualang kembali.(rep4)

Comments

comments

Posted by on 28 May, 2013. Filed under Berita Utama,Breaking News,Manado,Oke Manado,Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *