Improsedural, Warga Kilo Tiga ‘Tuntut’ Bupati Minsel Cabut SK Pelantikan BPD

Ilustrasi penolakan warga atas keputusan yang dinilai melanggar mekanisme resmi(foto:ilustrasi/ist)

Ilustrasi penolakan warga atas keputusan yang dinilai melanggar mekanisme resmi(foto:ilustrasi/ist)

AMURANG, OKE – Selain menolak hasil pemilihan Panitia Pemilihan Hukum Tua(Pilhut), karena menilai prosesinya kontra aturan normatif seperti Perda nomor 16 tahun 2005 dan 8 tahun 2007, sebagian warga Desa Kilo Tiga Kecamatan Amurang juga melayangkan tuntutan kepada Bupati Minsel Christiany Euginia Paruntu(CEP). Mencabut SK Pelantikan BPD.

Menurut Sinyo Winokan, Allan Wulur, Vecky Dissa dan Jefry Teesen, proses pemilihan BPD yang menetapkan Teddy Ruasey, yang notabene suami dari Hukum Tua, improsedural.

“Sebab selain tidak melalui pemilihan perutusan, penetapan anggota BPD tidak didipimpin camat atau pejabat yang ditunjuk,” beber mereka.

Dipaparkan mereka, hal itu terjadi, lantaran campur tangan Hukum Tua yang ‘ngotot’ secara sepihak menginginkan posisi Ketua BPD diberikan kepada Teddy Ruasey, meski  suaminya itu tidak masuk dalam struktur keanggotaan BPD sebelumnya.

“Oleh karena itu secara tegas, kami minta penegakan keadilan atas BPD sebagai lembaga terhormat. Dan atas dasar itu, kami juga meminta ibu bupati mencabut SK peresmmian dan pelantikan BPD Kilo Tiga,” tandas meraka.

Demi nilai kebenaran dari sikap penolakan, imbuh mereka, pemerintah Kecamatan dan Kabupaten bisa melakukan penulusuran lebih lanjut melalui rapat umum bersama masyarakat.

Reporter: Jim Poluakan

Comments

comments

Posted by on 19 May, 2013. Filed under Breaking News,Minahasa,Minahasa Selatan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *