Pansus Pendidikan Bakal Layangkan Gugatan ke Kemendiknas

Ketua Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Dekot Manado, Jeanne Rumimpunu, SPd. MMPd, dan Ketua Komisi D Dekot Manado, Richard Sualang.(foto:ist)

Ketua Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Dekot Manado, Jeanne Rumimpunu, SPd. MMPd, dan Ketua Komisi D Dekot Manado, Richard Sualang.(foto:ist)

MANADO, OKE–Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Dekot Manado, melalui Ketua Pansus Jeanne Rumimpunu dikabarkan bakal melayangkan gugatan ke pihak Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) terkait amburadulnya pelaksanaan UN di Kota Manado.

Dikatakan Rumimpunu, bila Pansus diberikan kesempatan untuk menyampaikan tuntutannya kepada pihak Kemendiknas terkait pelaksanaan UN di Manado, maka ada beberapa hal yang akan dikritisinya.

“Pertama keterlambatan soal UN. Keterlambatan ini harus disertai alasan jelas dan substansial. Mengingat, Kota Manado telah siap 100 persen mengikuti ujian. Kedua soal, aspek otonomi. Mengapa bukan daerah yang menyusun soal UN-nya sendiri? Di mana partisipasi pemerintah nasional terhadap pengakuan akan otonomi daerah di Indonesia? Apakah Manado kurang mampu menyusun soal UN sendiri?,” kata Rumimpunu.

Ditambahkannya, tuntutan ketiga mengenai soal-soal exact (pasti-red) seperti matematika, fisika dan kimia. Pasalnya, banyak siswa yang tergolong cerdas di setiap sekolah mengakui soal-soal tersebut sangat sulit. Sialnya, sebelum memasuki UN, sejumlah soal-soal try out (uji coba-red) yang dikirim pusat tak satu pun yang bisa digunakan menjadi penunjuk dalam menyelesaikan soal UN.

“Banyak anak-anak mengeluh mengenai soal-soal exact seperti matematika, fisika dan kimia. Soalnya terlalu sulit. Capaian intelektual anak-anak kami belum sebanding dengan intelektual para penyusun soal yang ada di pusat. Jangankan soal UN, naskah try out saja, berbeda dengan soal UN. Padahal soal try out, semestinya menjadi penunjuk bagi anak-anak dalam UN nanti,” tandas Rumimpunu.

Sementara itu, anggota Pansus Richard Sualang, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi D Dekot Manado, ketika dimintai tanggapannya mengatakan, bobroknya pelaksanaan UN 2013 ini, tidak bisa ditimpakan ke daerah, tapi dalam hal ini Kemendiknas-lah yang mesti bertanggung jawab.

“Masalah ini tidak bisa ditimpakan di instansi terkait di daerah masing-masing atau ke sekolah-sekolah yang mengikuti UN, termasuk p ara murid. Pemerintah pusat melalui Kemendiknas-lah yang harus bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan yang carut-marut ini.” tegas Sualang.

Terkait masalah ini, Rumimpunu menambahkan, akan melakukan rapat antara pansus penyelenggaraan pendidikan dengan pihak Pemerintah Kota Manado dan masyarakat untuk mengumpulkan semua aspirasi dan kenyataan di lapangan lebih banyak lagi.

“Kami akan menggelar rapat sebagai permulaan, mendengar aspirasi masyarakat dan pihak eksekutif. Data-data ini akan sangat berguna untuk menunjang perjuangan kami,” tandasnya.

Sekedar diinformasikan, pihak Kemendiknas sendiri telah membuka ruang selebar-lebarnya bagi setiap daerah yang ingin menyatakan sikap atau bahkan gugatan terkait UN.(rep4)

Comments

comments

Posted by on 8 May, 2013. Filed under Berita Utama,Breaking News,Manado,Oke Manado,Pendidikan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *