Penyidik Kepolisian Sering Langgar Aturan Dalam Pemeriksaan

(foto: ist)

(foto: ist)

MANADO, OKE – Praktisi Hukum Wensi Richter SH mengungkapkan, dalam hal tersangka atau terdakwa  mendapatkan bantuan hukum sering kali diabaikan oleh pihak kepolisian terutama penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Pada hal menurut Richter, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menyebutkan, tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum.

“Pasal 54 KUHAP guna kepentingan pembelaan tersangka terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap pemeriksaan,” ungkap Richter, Senin (6/5).

Diakuinya juga tidak semua kasus pidana, seorang tersangka harus didampingi penasehat hukum saat diperiksa penyidik kepolisian.

Sementara dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP menyebutkan, terdakwa atau tersangka yang didakwa dengn ancaman pidana mati serta 15 tahun penjara yang tidak memiliki penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan di semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum.   Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana di mana dalam pasal 66 ayat (3) mengatakan hal yang sama.

“Pasal 114 KUHAP penyidik wajib memberitahukan ke tersangka atau terdakwa tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum,” kata Richter.(ibra)

Comments

comments

Posted by on 6 May, 2013. Filed under Berita Utama,Breaking News,Kriminal,Manado,Oke Manado. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *