Sulut Masuk Zona Integritas Bebas Korupsi

Sulut masuk zona integritas yang bebas dari korupsi(foto: hms)

Sulut masuk zona integritas yang bebas dari korupsi(foto: hms)

Manado, Oke – Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang kembali menegaskan bahwa Pimpinan dan seluruh pegawai Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara harus berkomitmen kuat untuk terus mewujudkan Sulawesi Utara yang berintegrasi dan bebas dari korupsi. Dengan membawa misi membangun tanpa korupsi, Sarundajang yakin bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sulut terutama yang terkait dengan prioritas pembangunan birokrasi bersih, professional, akuntabel dan melayani dapat diimplementasikan.

Penegasan Sarundajang ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) bagi pemerintah se-Indonesia timur yang akan berlangsung pada Kamis (2/5) hari ini, dimana pencanangan tersebut akan ditandai dengan penandatanganan piagam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Pemprov Sulut.

‘’Pencanangan ini merupakan implementasi dari pelaksanaan instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi,’’ ujar Sarundajang ketika ditemui sedang bersama dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar, Rabu (1/5) kemarin di ruang VVIP Pemprov Sulut.

Sarundajang yang didampingi Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil, Asisten Administrasi Umum Edwin Silangen M.Si, dan Kepala Badan Inspektorat Sulut Jeffry Korengkeng MH mengatakan bahwa Pemprov Sulut terus melakukan pembenahan sebagaimana yang dituntut oleh aturan. Khusus percepatan reformasi birokrasi sejauh ini telah ditempuh beberapa langkah yakni secara online, island of integrity yang meliputi pakta integritas, dan sekarang zona integritas, WBK dan WBBM.

‘’Selain itu, lewat instansi teknis yakni BKD Sulut telah berhasil diterapkan manajemen berbasis kinerja (SAKIP/LAKIP), peningkatan peran aparatur yang bermuara pada pelayanan masyarakat, serta penyempurnaan peraturan yang berangkat dari aturan tertinggi,’’ jelas pemegang Sertifikat Development Administration Universitas Birmingham Inggris ini.

Sarundajang menilai, dengan ditetapkannnya zona integritas sebagai bentuk komitmen kepala daerah dan jajarannya, maka akan semakin menciptakan birokrasi yang bersih dari KKN dan politisasi, kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, melayani masyarakat dan dunia usaha serta investasi. Sejalan dengan itu, Sarundajang mengingatkan bahwa reformasi birokrasi yang digaungkan selama ini prinsipnya  bukanlah sebuah program melainkan suatu gerakan memindahkan para birokrat dari comfort zone (zona nyaman) kepada competitive zone (zona kompetisi) demi perubahan pelaksanaan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat  dan konsisten.

Gubernur dua periode pilihan rakyat ini menjelaskan, pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan  tindak lanjut dari penandatanganan Dokumen Pakta Integritas yang telah dilaksanakan di lingkungan Pemprov Sulut, dimana hal tersebut merupakan implementasi peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Melayani di lingkungan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah. Pembangunan zona integritas merupakan bagian dari percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui program peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur untuk mewujudkan birokrasi berintegritas tinggi. ‘

“Integritas adalah sebuah konsep konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran yang merupakan akurasi dari tindakan seseorang. Integritas sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,’’ terangnya sembari menambahkan bahwa tidak ada integritas tanpa akuntabilitas dan transparansi, selanjutnya tidak ada pemerintahan yang bersih dari KKN tanpa integritas.(hms)

Comments

comments

Posted by on 2 May, 2013. Filed under Breaking News,Manado. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *