Empat Provinsi Belajar Pelayanan Administrasi Kecamatan di Sulawesi Utara

Ke-4 Provinsi mengharapkan bisa memperoleh input seputar pelayanan administrasi Kecamatan di Sulut(foto;hms0

Ke-4 Provinsi mengharapkan bisa memperoleh input seputar pelayanan administrasi Kecamatan di Sulut(foto;hms0

Manado, Oke – Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan bagi masyarakat, Kementrian Dalam Negeri melaksanakan lokakarya Pendampingan pelayanan administrasi terpadu kecamatan tahun 2013.

Acara tersebut diikuti empat Provinsi yakni Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Bali diselenggarakan Selasa (30/4) di Hotel Swisbell Manado dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs M.M Onibala, Msi.

Dalam sambutanya,  pedoman pelayanan terpadu kecamatan sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 4 tahun 2010, dimaksudkan sebagai alat untuk mempedomani Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing wilayah kecamatan.

“Camat dalam pelaksanaan tugas memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan dan lini depan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, serta sebagai barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan public di Kabupaten-Kota,” ujar Onibala.

Onibala menegaskan, Camat tidak sebagai kepala wilayah karena kecamatan bukan merupakan wilayah kekuasaan tetapi menjadi wilayah pelayanan yang sifatnya sederhana, seketika, tidak berbelit, murah serta berdaya lingkup setempat.

Para peserta lokakarya juga  mempelajari kewenangan seorang camat yang meliputi  aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan penetapan.

“Melalui kesempatan ini, pemerintah kecamatan perlu belajar mengoptimalkan kapasitas dengan memahami perspektif aturan dan ketentuan perundangan yang berlaku, ciptakan mekanisme koordinasi yang harmonis dalam melayani masyarakat,” kata Onibala.

Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Ditjen PUM Kemendagri Drs Sirajuddin Nonci, Msi dalam sambutannya mengatakan fungsi kecamatan menjadi tepat karena memiliki kecepatan waktu dalam melayani karena lebih dekat dengan masyarakat, untuk itu diharapkan  6.994 kecamatan di seluruh Indonesia mengoptimalkan dengan baik pelayanan administrasi kecamatan guna meningkatkan kwantitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat.(hms)

Comments

comments

Posted by on 30 April, 2013. Filed under Breaking News,Manado. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *