18 Juli Batas Akhir Legislator Pindah Partai

Legislator pindah partai di DPRD Kota Manado, harus segera mengurus surat pengunduran diri, dan PAW sebelum tanggal 18 Juli 2013.(foto:ist)

Legislator pindah partai di DPRD Kota Manado, harus segera mengurus surat pengunduran diri, dan PAW sebelum tanggal 18 Juli 2013.(foto:ist)

Manado, Oke–Tanggal 18 Juli 2013 dikabarkan, akan menjadi batas waktu anggota dewan pindah partai bila mereka ingin mendaftarkan di kembali menjadi calon legislatif. Pasalnya, pada masa tersebut, statusnya sebagai anggota dewan akan dicabut, beserta gajinya. Itu berarti, legislator yang lompat pagar harus mengurus surat pengunduran diri.

Ketua KPU Manado, Ir. Conny Palar MSi, ketika dimintai keterangannya terkait hal ini mengakui, agenda dan tahapan yang sudah ditetapkan KPU Pusat seperti itu. Karena itu, menghimbau legislator yang berpindah partai untuk mengurus surat pengunduran diri sedini mungkin, dan harus dikawal agar prosesnya berjalan dengan baik.

“Aturannya seperti itu. Sebab masing-masing partai akan diperhadapkan dengan seleksi dan penetapan DCT. Jadi harus diurus secepatnya,” kata Palar kepada okemanado.com.

Dijelaskannya, surat pengunduran diri yang dilayangkan anggota dewan akan memudahkan proses PAW. Tapi, bila proses PAW-nya masih berjalan, cukup dilampirkan saja surat keterangan proses PAW, yang bisa dibuat oleh Ketua DPRD Kota/Kabupaten setempat, atau juga bisa melalui Sekretaris DPRD Kota Manado.

“Surat keterangan PAW bisa dibuat oleh Ketua DPRD atau Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota. Tentunya harus ada koordinasi,” ucap Palar kembali.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai aturan yang menetapkan batas waktu pengunduran diri anggota dewan pada tanggal 18 Juli 2013 tersebut, Palar mengaku, sudah tertuang dalam PKPU No. 07 dan 13 Tahun 2013. Akan tetapi, referensi hukum lainnya, tertuang dalam UU Nomor 27 tentang SUSDUK.

“Aturannya tertuang dalam PKPU No. 07 dan No. 13 Tahun 2013. Tapi, bila tidak ada aturan tersebut, UU Nomor 27 tentang SUSDUK juga telah mengaturnya. Bila mereka pindah partai, hak mereka sebagai anggota dewan dan gajinya juga dicabut,” terang Palar.

Dirinya mengatakan, pencabutan hak termasuk gaji, disebabkan, proses pemberian upah bagi anggota dewan didasarkan pada kinerja.

“Etisnya, kalau dia mengundurkan diri, maka dia tidak menerima gaji lagi. Tapi secara normatif, dia masih bisa menerima gaji kalau masih dalam proses PAW. Kan mereka diupah sesuai dasar kinerja mereka,” tandas Palar, yang juga berprofesi sebagai dosen di Fakultas Perkebunan Unsrat ini.(rep4)

Comments

comments

Posted by on 21 April, 2013. Filed under Berita Utama,Breaking News,Manado,Oke Manado,Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *