Dr. H. Rasiyo M.Si: Terdapat 5 Modal Pengembangan Pegawai

Sekdaprov Jatim sedang memaparkan lima modal pengembangan pegawai(foto: hms)

Sekdaprov Jatim sedang memaparkan lima modal pengembangan pegawai(foto: hms)

Jatim, Oke – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Rasiyo M.Si mengatakan terdapat lima modal dalam pengembangan pegawai pemerintah. Lima modal tersebut antara lain intellectual capital, modal sosial, soft capital, modal agama dan aspek kinestika (kesehatan).

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pemantapan unsur aparatur pemerintah lingkungan RSUD Dr. Soetomo, Rabu, (17/4).

Ia menjelaskan, lima modal pengembangan pegawai tersebut adalah, pertama, intellectual capital, yakni suatu sikap dan kesadaran pada diri PNS guna menambah dan  meningkatkan pengetahuan degan tidak boleh puas dengan apa yang telah dicapai secara akademik.

Kedua, modal sosial. Modal sosial ini mutlak harus dimiliki oleh setiap PNS dimana  kemampuan PNS dalam membangun jaringan sosial (networking) yang luas serta dapat bergaul dengan seluruh element masyarakat. Ketiga, soft capital. Modal pengembangan pegawai dengan melakukan kegitan yang menumbuhkan modal sosial dan intelektualitas dengan cara pengembangan kepribadian untuk menjadi orang yang menyenangkan, sabar, ikhlas, pemaaf dan bisa dipercaya.

Keempat, modal agama. Modal agama menjadikan ajaran agama sebagai pembimbing dalam berkerja agar tidak menjadi insan yang egois dan mementingkan diri sendiri. Kelima, aspek kinestika atau kesehatan. Jika kita sehat dapat mengabdikan diri dengan baik. Diibaratkan, PNS memiliki kemampuan yang baik meskipun memiliki kepandaian dan kecakapan akan tetapi tidak memiliki kesehatan yang baik maka kinerjanya tidak baik.

“Kelima modal pengembangan pegawai ini saling berkaitan untuk menjadikan PNS lebih profesionalisme. Terpenting kekompakan dan kesatuan terhadap instansi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Rasiyo.

Menurutnya, untuk menjadi PNS yang profesional harus ada upaya mengembangkan kualitas diri. PNS harus memiliki jiwa disiplin yang tinggi. Moral dan etika juga harus dimiliki sebagai sikap dan perbuatan yang ditunjukan PNS. Diantaranya mematuhi aturan dan tata tertib, sopan santun, dan tidak bertindak amoral. Selain itu, PNS juga dituntut memiliki kinerja dan out put hasil kerjanya bisa dirasakan secara nyata dan bermanfaat serta selalu berupaya meningkatkan kemampuanya sesuai dengan kompetensinya.

Masih menurut Rasiyo, pembinaan bagi jiwa KORPS yang ditujukan agar PNS memiliki kebanggaan terhadap profesinya dengan harapan PNS mempunyai disiplin diri sehingga berdampak terhadap etos kerja yg tinggi.

PNS juga harus memberikan pembinaan terhadap kode etik yang bertujuan untuk menanamkan identitas dan perilaku profesional serta netral sebagai pelayan dalam masyarakat. “PNS diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam menjalani profesinya sebagai abdi negara, pemerintah dan masyarakat,“ tegasnya.

Diharapkan, PNS dapat memiliki sikap dan kesadaran untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan, kemauan untuk membangun sosial networking. PNS juga harus menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian menjadi PNS yang menyenangkan,  sabar, ikhlas, pemaaf dalam menjalankan pekerjaanya dan kinerjanya baik serta  menjadikan ajaran agama sebagai pembimbing dlm berkerja agar tidak menjadi insan egois dan mementingkan diri sendiri.

Di tempat yang sama Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jatim Dr. Ahmad Sukardi mengatakan, sesuai dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang PNS harus professional, PNS harus netral dan tidak diskriminatif dan PNS dilarang menjadi anggota/pengurus parpol. Netral memiliki arti tidak boleh berpihak dengan tidak ikut atau  membantu salah satu pihak serta harus Netral dalam keadaan dan sikap netral.

Ia  menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS pada Pasal 4 angka 12 menjelaskan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPRD maupun Kepala Daerah dengan cara Ikut serta sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, serta mengerahkan PNS lain dan memanfaatkan fasilitas negara.

Sementara itu, Direktur RSUD Dr. Soetomo, dr Dodo Anondo dalam laporannya mengatakan, saat ini RSUD Dr. Soetomo terus melakukan pembenahan dan merevitalisasi pelayanan kesehatan secara baik. Kebutuhan tenaga medis yang ada saat ini jumlahnya belum secara ideal mencukupi.  Idealnya 1 dokter menanggani 20 pasien dalam setiap pelayanan kesehatan di rumah sakit.  Akan tetapi,  saat ini yang terjadi yakni 1 dokter menangani 40 pasien, sehingga pelayanan kesehatan banyak yang terhambat.  Oleh karena itu, kami berharap ada perhatian dari Pemprov Jatim dan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan perhatian dalam menangani kesehatan masyarakat.(hms)

Comments

comments

Posted by on 18 April, 2013. Filed under Breaking News,Nasional. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *