GWP sebagai Penyelaras Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten dan Kota

Gubernur adalah penyelaras pemerintahan Kabupatn dan Kota(foto: hms)

Gubernur adalah penyelaras pemerintahan Kabupatn dan Kota(foto: hms)

MANADO, Oke – Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah (GWP) pusat yang ada di daerah, sesungguhnya lebih berfungsi sebagai penyelaras dan harmonisasi kepemimpinan pemerintahan di kabupaten/kota serta untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama dana-dana dekon, tugas pembantuan, DAK/DAU dan lain sebagainya.

Karena diakuinya penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota hingga kini, masih saja terjadi disharmonisasi antara kepemimpinan kepala daerah baik bupati dengan wakil bupatinya demikian pula dengan walikota dan wakilnya.

Karena, peran gubernur disini, sebagai wakil pemerintah pusat, tidak berarti gubernur dapat ikut serta mengintervensi penyelenggaraan otonomi di kabupaten/kota.  Jangan dilihat seperti itu, sebab penilaian demikian itu tidak benar, karena tidak sesuai dengan nafas dari UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hal itu dikatakan, Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Kemendagri  DR. Sirajuddin Nonci, saat mewakil Dirjen PUM ketika menyampaikan materi Penyusunan Instrumen Korbinwas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah (PP 19 Tahun 2010 jo PP 23 Tahun 2011),  dihadapan peserta Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Di Hotel Novotel Manado Kamis(11/4).

Kegiatan yang diikuti para anggota Forkopimda Provinsi dan para Bupati/Walikota serta Pejabat Eselon II Pemprov dan kab/ko itu, menurut Nonci, dari evaluasi dan penilaian Kemendagri bahwa koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi (Korbinwas) yang dilakukan Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang dinilai sangat baik, karena masuk dalam kategori delapan provinsi yang APBD perkapita tinggi dan lama sekolah tinggi. jika dibanding dengan provinsi lainnya APBD perkapita rendah lama sekolah tinggi dan APBD perkapita rendah dan lama sekolah rendah.

“Dengan demikian peran Gubernur Sarundajang sebagai wakil pemerintah pusat didaerah dianggap berhasil, walaupun masih ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari gubernur, terkait dengan tugas-tugas dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, karena pemprov bisa menjadi power intitusi dan powar budjeting dalam menata pemerintahan di kabupaten/kota sesuai aturan main yang ada,” jelas Nonci.

Usai pemaparan dari Kemendari dilanjutkan dengan pemaparan dari Dan Rem 131 Santiago Brigjen TNI Jhonny Lumban Tobing dengan topiknya materinya Peran Korem 131 Santiago Dalam Menciptakan Stabilitas Daerah Menuju Sulut Sebagai Pintu Gerbang Indoinesia di Kawasan Asia Pasifik.(hms)

Comments

comments

Posted by on 11 April, 2013. Filed under Oke Manado. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *