Pansus Dekab ‘Kuliti’ PT MSM

1Airmadidi, Ok – Hearing lanjutan, Senin (18/2) digelar Panitia Khusus (Pansus) Dewan Kabupaten (Dekab) Minahasa Utara (Minut) bersama PT. MSM/TTN.

Rapat dengar pendapat menghadirkan pihak perusahaan PT. MSM/TTN, Ekskutif yang diwakili kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Drs Allan Mingkid, kepala bagian (Kabag) Hukum Paulina, Kepala Bidang (Kabid) Pajak DPPKAD Oscar Korompot, bersama LSM dan Tokoh Masyarakat. Membahas berbagai persoalan terkait aktivitas pertambangan yang mulai dikeluhkan masyarakat.

Seperti, masalah pembuangan limbah olahan emas yang mulai membawa kerusakan dampak lingkungan, kontribusi PT MSM/TTN dalam hal pendapatan asli daerah (PAD) khususnya menyangkut PPN, PPH, Pajak lainnya dan Retribusi serta keberadaan 14 perusahaan sub kontrak yang beraktivitas di PT MSM.

“Rapat dengar pendapat dimaksudkan, agar Pansus bisa mendapat masukan-masukan dan nantinya dijadikan bahan pertimbangan Pansus untuk dilakukan pembahasan bersama PT MSM. Sehingga, solusi bersama persoalan ini bisa ditemukan. Apa lagi, fokus pembahasan pansus mengenai apa-apa yang tidak masuk dalam kontrak karya dan dijadikan masukan ke Tim Renegosiasi yang sudah dibentuk Presiden,” jelas Ketua Pansus Hendry Walukow.

Lebih jauh Walukow yang saat pembahasan ikut didampingi personil Pansus lainnya seperti, Denny Sompie, Lucki Kiolol, Piet Luntungan, Sarhan Antili, Herman Papia, Yoseph Dengah, menguraikan berbagai masukan yang disampaikan warga, lSM merupakan fakta lain dari sejumlah persoalan yang saat ini timbul dalam pengoperasian tambang emas PT MSM. “Saat ini fokus pembahasan masih pada wilayah Pajak dan Retribusi, PPN serta PPH yang diberikan PT MSM ke daerah. Karena ada sekitar ratusan juta yang katanya oleh PT MSM sudah disetor ke kas derah namun tidak masuk ke kas daerah, akan ditelesuri keberadaannya. Apakah memang ada kesalahan atau PT MSM asal-asalan dalam memasukan data menyangkut pajak,” terangnya.

Mengenai pembahasan Pansus, Humas PT MSM Herry ‘Inyo” Rumondor yang ikut hadir bersama staf perusahaan lainnya menguraikan, apa yang menjadi masukan semua pihak tentunya jadi bahan pertimbangan PT MSM, mengingat itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. “Tentu yang namanya renegosiasi itu kan, masih perlu dilakukan pertimbangan untuk kemudian dikaji. Intinya, PT MSM selalu welcome sepanjang masukan yang disampaikan untuk kepentingan masyarakat,” terang Rumondor.

Disentil soal PPN, PPH pajak dan retribusi serta masalah 14 perusahaan Sub Kontraktor, Romondor menambahkan siap menindaklanjuti persoalan ini. “Untuk perusahaan sub kon, kita (PT MSM,red) sudah menyampaikan agar mereka memberikan kewajiban bagi Minut dalam hal pemasukan PAD. Dan jika tidak diindahkan tentunya sanksi bisa dilakukan. Namun, menyangkut itu semua pihaknya menyerahkan ke Pansus Dekab sebagai perwakilan masyarakat khususnya lingkar tambang,” bebernya.

Comments

comments

Posted by on 20 March, 2013. Filed under Minahasa Utara. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *